oleh

Kasus Dugaan Korupsi RS Batua Makassar, Polda Didesak Dalami Keterlibatan Orang Lain

Any Ramadhani-Hukum, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, didesak mendalami keterlibatan orang lain dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua Makassar, dimana sudah ada 13 orang ditetapkan tersangka.

Wakil Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Anggareksa meminta penyidik profesional dalam mengusut kasus tersebut. Menurutnya tersangka dalam kasus itu tidak berhenti kepada 13 orang tersebut.

“Penyidik diharapkan mendalami pihak-pihak lain yang diduga juga menikmati uang hasil korupsi tersebut,” ujar Anggareksa, Selasa (24/8/2021).

Anggareksa juga berharap penyidik segera merampungkan berkas para tersangka untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Kami harap penyidik bisa segera melimpahkan para tersangka ke JPU untuk segera disidangkan pada Pengadilan Tipikor Makassar,” tegasnya.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli mengaku kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan.

Sejauh ini, kata dia, dari 13 orang tersangka, 12 diantaranya telah menjalani pemeriksaan.

“Masih proses pemeriksaan. Sisa satu orang yang belum dimintai keterangan setelah ditetapkan menjadi tersangka. Yakni RP yang bertindak sebagai inspektur pengawasan dalam proyek ini yang anggarannya dari APBD Kota Makassar 2018 sebesar Rp25,5 miliar ini,” jelasnya.

Tersangka RP, kata Kompol Fadli belum menjalani pemeriksaan dengan alasan sakit. “Yang belum diperiksa RP karena lagi sakit,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan terhadap AN yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Mantan Kadis Kesehatan Makassar.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri sebelumnya memastikan akan mempercepat proses pemberkasan untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Meski begitu, Widoni tidak menahan 13 tersangka. “Selama yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti dan tidak kabur, itu kita berikan keleluasan, tapi setelah selesai berkas lalu tahap P21, kita tahan secepatnya,” ujarnya.

Sementara Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E Zulpan menyatakan, modus operandi dalam kasus tersebut yaitu terjadi pengaturan pemenang lelang oleh Pokja III. Sehingga PT SA menjadi pemenang lelang.

Selain itu, lanjut dia, PT SA dan penerima subkontrak AIHS melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak atau spesifikasi dan membuat addendum kontrak yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Zulpan mengatakan dari keterangan ahli konstruksi yang menjelaskan, bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengujian di lapangan terhadap semua komponen bangunan.

“Ahli konstruksi yang kita ambil keterangannya itu mengatakan jika mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah atau kategori bangunan sangat jelek. Ditambah hasil audit BPK dianggap total loss,” ujar Zulpan.

Diketahui proyek RS tipe C tersebut mangkrak sudah hampir dua tahun. Proyek ini menelan biaya Rp25,5 miliar yang dianggarkan melalui APBD Kota Makassar 2018 lalu. Dengan menggandeng PT Sultana Nugraha selaku kontraktor.

Polda Sulsel telah menetapkan 13 tersangka, yakni AN selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), SR pejabat pembuat komitmen (PPK), MA pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), lalu HS, MW, AS dari Pokja III.

Kemudian, FM selaku panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), MK direktur PT SA, AIHS kuasa Direktur PT SA, AEH Direktur PT TMSS, DR, APR konsultan pengawas CV SL dan RP selaku inspektor pengawasan.

Penyidik menjerat 13 tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 ayat (1) ke 1E KUHPidana. (*)