oleh

Ditanya Hakim Soal Proyek di Sulsel, Andi Sudirman : Tidak Tahu

Any Ramadhani-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan 5 saksi pada sidang lanjutan kasus suap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar, Kamis (26/8/2021).

Mereka yakni Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Dinas PUTR Sulsel Prof Rudi Djamaluddin, mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras, Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Syamsul Bahri dan mantan Kabid Bina Marga Edy Jaya Putra.

Dalam kesaksiannya, Andi Sudirman tak tahu banyak soal proyek yang jadi perkara suap Nurdin Abdullah. Salah satunya proyek pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai-Bulukumba, tahun 2020.

“Saya baru mengetahui pada saat peresmian akhir tahun 2020,” ucapnya.

Andi Sudirman bahkan tidak tahu soal soal pagu anggaran dan hal lain yang bersifat teknis. Soal itu baru dia ketahui ketika memeriksanya kembali di awal menjadi Plt Gubernur. “Saya baru mengetahui setelah ada pemeriksaan saat menjadi Plt. Ada dana APBD dan PEN,” ucapnya.

Diketahui proyek ruas jalan Palampang-Munte telah menetapkan satu terpidana yakni Agung Sucipto, bahkan Hakim dan JPU mempertanyakan nama kontraktor tersebut. Andi Sudirman Sulaiman pun menyebutkan tidak kenal kontraktor asal Bulukumba tersebut.

“Saya tidak mengetahui dan baru mengetahui saat periksa penyidik (KPK) dan saya tidak pernah juga ketemu,” ucap Andi Sudirman.

Hakim juga menanyai Sudirman soal pembangunan masjid di kawasan Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Diduga pembangunan di atas tanah Nurdin Abdullah itu menggunakan aliran uang dari suap dan gratifikasi.
Sudirman mengaku tidak pernah mengetahui ada bantuan anggaran dari Bank Sulselbar soal pembangunan masjid tersebut. Begitu juga dengan bantuan para pengusaha dan kontraktor.

“Saya tidak tahu, dan pihak Bank Sulselbar tidak pernah mempertanyakan,” ungkapnya.

Hakim juga menanyai Sudirman soal hubungan Kepala Biro Barang dengan eks Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel Sari Pudjiastuti. Sebelumnya di persidangan terungkap Nurdin sebagai gubernur memerintahkan Sari untuk memenangkan perusahaan kontraktor tertentu dalam lelang tender. Sari juga sempat mengembalikan uang ke KPK, yang dia terima dari kontraktor.

Andi Sudirman menyatakan tidak tahu seperti apa kedekatan Nurdin dengan Sari. Yang dia tahu, Sari merupakan pegawai pindahan dari Bantaeng, tempat Nurdin jadi bupati dua periode. Di awal masa pemerintahan Nurdin-Sudirman, banyak pegawai dari Bantaeng yang pindah ke Pemprov Sulsel.

“Saya tidak tahu (di dinas mana), tetapi saya tahu hanya dinas di Bantaeng, karena waktu itu banyak yang pindah,” kata Andi Sudirman.

Hakim mempertanyakan kedekatan Andi Sudirman terhadap kedua terdakwa serta mengenai proses mutasi jabatan maupun infrastruktur di Pemprov Sulsel. Andi Sudirman pun menyampaikan kedekatannya dengan Plt Gubernur yang bersifat profesional dalam hal pekerjaan.

Sementara dengan Edy Rahmat, Andi Sudirman mengaku, hanya sekali bertemu dan tidak ada kedekatan khusus diantara keduanya. Selama menjabat hingga kini sebagai Plt Gubernur, dirinya mengaku bersikap profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana dirinya terus berupaya dalam memperbaiki sistem di Pemprov Sulsel.

Tak hanya itu, Andi Sudirman juga membeberkan jika banyak kontraktor yang pernah menemuinya dan meminta proyek sejak dirinya menjabat sebagai Plt Gubernur Sulsel. Bahkan ada beberapa orang yang mengatasnamakan keluarga. Tapi dirinya menolak.

“Sekarang saja (menjabat) Plt, banyak sekali (kontraktor) yang datang. Banyak mengaku keluarga. Lebih cenderung untuk ketemu, tapi kita tidak melayani,” tuturnya.

Sejak dirinya menggantikan Nurdin Abdullah, ada empat paket proyek dihentikan karena tidak tercantum dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). Anggarannya kurang lebih Rp 60 miliar.

Empat proyek tersebut yakni, Jalan Burung-burung-Benteng Gajah-Carangki-Bantimurung sepanjang 2,5 km.

Pengerjaan Jalan Solo-Paneki di Sengkang. Selanjutnya proyek jalan di Kawasan CPI dan pedestrian di Kawasan CPI.

Penasihat Hukum (PH) Nurdin Abdullah, Irwan Irawan mengatakan, jika apa yang disampaikan oleh Plt Gubernur Sulsel itu tidak masuk akal. “Sangat tidak masuk akal, kami sudah sampaikan tadi, seorang wakil gubernur masa beberapa proyek hampir seluruh proyeklah dia tidak ketahui,” ujarnya.

Padahal kata Irwan, sebelum dimintai kesaksiannya, telah disampaikan jika ada ancaman pidana jika saksi tidak mengatakan yang sebenarnya.

“Tadi sudah kita tanyakan, semua sudah kita tanyakan, tapi jawabannya semua tidak tau, jadi bisa disimpulkan bagaiaman. Tapi kami juga tidak bisa paksa kalau keterangannya seperti itu,” jelasnya.

“Jadi pendapat dari penasihat hukum, sangat tidak mungkin seorang yang menjabat sebagai wakil gubernur, tidak mengetahui proyek yang dikerjakan oleh provinsi Sulsel,” tutupnya.

Sementara JPU KPK, Zainal Abidin mengatakan tak bisa memaksakan pernyataan saksi. “Mungkin pengetahuannya hanya sebatas begitu saja. Kita tidak bisa paksakan karena semua proyek tidak dia ketahui,” singkatnya.

Sebelumnya, NA telah diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dengan ancaman hukum minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Dilapis Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam dakwaan yang dibacakan M. Asri, NA diduga menerima suap dari Anggu Rp 2,5 miliar dan 150 ribu Dollar Singapura (SGD) atau senilai Rp 1 miliar 590 juta (kurs Dollar Singapura Rp 10.644).
Selain itu Nurdin juga menerima dari kontraktor lain senilai Rp 6,5 miliar dan SGD 200 ribu atau senilai Rp 2,1 miliar (kurs Dollar Singapura Rp 10.644). (*)