oleh

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri berkunjung ke Takalar

Any Ramadhani-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Kabupaten takalar menerima kunjungan Direktur jendral Bina pemerintahan Desa Kemendagri RI Yusharto Huntoyungo, Minggu (29/08).

Kunjungan tersebut diterima oleh bupati Takalar bersama unsur Forkopimda Kabupaten Takalar.

Dalam sambutannya, Yusharto menyampaikan agendanya ke Takalar terkait beberap hal yakni, penerapan PPKM, PILKADES dan penataan Desa yang menjadi program pemerintah kabupaten Takalar.

Bupati Takalar, Syamsari menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Dirjen ke Kabupaten Takalar.

“Dan menyampaikan kondisi Takalar sekaitan dengan penanganan kondisi masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri,” ujar Syamsari.

Setelah diterima di rumah jabatan secara resmi, Dirjen Bina Pemedes kemudian berkunjung ke tiga Desa yakni Desa Galesong Kota sebagai Desa yang telah di tetapkan sebagai Desa Pancasila dan konstitusi dan pak Dirjen diterima secara adat oleh pemangku adat karaeng Galesong dan menyampaikan satu Galesong memang tepat di tetapkan sebagai Desa konstitusi.

Sebab, masyarakatnya masih menjalankan ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai nilai pancasila, indikatormya karena galesong masih mempertahankan nilai nilai budaya yang dipelopori oleh lembaga adat karaeng galesong.

Kemudian setelah dari Galesong baru, Dirjen Bina Pemdes mengunjungi salah satu posko PPKM mikro yang berlokasi di desa Galesong Baru sambil menyerahkan bantuan peralatan posko.

Setelah itu Dirjen lanjut meninjau Desa Pemekaran yakni di Desa galesong Timur yg merupakan hasil penataan 2 Desa Induk galesog kota dan galesong baru, pada peninjauan tersebut.

Yusharto menyampaikan bahwa hak untuk mekar dengan harapan perbaikan pelayanan telah di berikan ruang besar oleh undang undang, olehnya itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi untuk menjalankan hak tersebut dalam hal mengambil kebijalan tentang desa apa saja yang diberikan rekomendasi untuk dimekarkan.

“Sehingga kami menyerahkan ke pemprov untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Sementara, Kepala Dinas Sosial dan PMD, H. Baso menyampaikan bahwa kehadiran pak Dirjen ini memberikan beberapa kepada penanggung jawab pada bidang pemerintahan desa.

“Termasuk soal pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak 2021 yang menurut beliau kajian hukum pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kemendagri sambil menunggu kondisi perkembangan pandemi,” tutupnya. (*)