oleh

Kawal Penyaluran Bansos Covid-19

Any Ramadhani and Yadi-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Covid-19 agar tepat sasaran. Di Kota Makassar, paket Bansos Covid-19 resmi disalurkan ke warga penerima di 153 kelurahan di Kota Makassar.

Plt Dinas Sosial Kota Makassar, Rusmayani Madjid mengatakan mulai menyalurkan paket Bansos Covid-19 dari APBD Kota Makassar ke masyarakat yang terdampak PPKM Level IV.

Maya–sapaan akrab Rusmayani Madjid berharap pada tahapan pendistribusian paket Bansos Covid-19 bisa berjalan dengan sukses dan tepat sasaran sesuai rencana kerja Dinas Sosial sebagai penanggung jawab tunggal kegiatan.

“Setelah mendapat izin dari pimpinan saat usai pelantikan 15 Camat, kami langsung melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait khususnya TNI dan Polri untuk bersama-sama mengawal pendistribusian paket Bansos Covid-19 APBD kita,” kata Maya saat mengunjungi pendistribusian paket Bansos di Kecamatan Ujung Tanah, Minggu (29/8/2021).

Maya mengaku pendistribusian Bansos Covid-19 tidak dilakukan secara serentak, namun berdasarkan jadwal sesuai kecamatan dan kelurahan.

“Jadi tidak serentak kita salurkan. Ada unsur kehati-hatian. Bukan hanya dalam pengadaan atau administrasi, tetapi keamanan paketnya harus betul-betul terjaga,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kesabaran bagi para calon penerima menunggu giliran untuk dikunjungi oleh tim penyalur yang akan mengantar paket Bantuan Covid-19.

“Mari kita kawal bersama-sama proses penyaluran Bansos Covid-19 APBD kota Makassar tahun 2021 ini sehingga sampai pada titik koordinat yang telah tervalidasi dengan aman, peduliki salama’ki,” ucap Maya.

Mantan Kadis Pariwisata Kota Makassar itu berharap, penyaluran 70.488 paket bansos segera rampung, sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Sudah ada 6 ribu paket yang kita salurkan di hari pertama. Itu juga belum semua kelurahan baru sebagian. Jadi penyalurannya bertahap,” kata Maya.

Maya melanjutkan, paket bantuan didistribusikan langsung dari gudang distributor. Di Gudang Bulog ada 40 ribu paket bantuan, sedangkan di Gudang Benteng Mart dan PT Pertani masing-masing 15 ribu paket.

“Jadi sudah kita bagi sesuai dengan jarak. Misalnya Kecamatan Panakkukang, Manggala, Rappocini, Biringkanayya, dan Tamalanrea, itu di Gudang Bulog,” bebernya.

Agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, DPRD Kota Makassar akan memantau dan mengawasi dengan ketat proses penyaluran sembako tersebut. Meski demikian, DPRD Kota Makassar percaya Pemkot Makassar akan menyalurkan bansos tersebut dengan transparan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abd Wahab Tahir mengapresiasi langkah Pemkot Makassar yang melibatkan TNI-Polri dan Kejaksaan dalam penyaluran bansos tersebut. Hal tersebut dapat meminimalisasi hal-hal yang tak diinginkan dalam penyaluran bansos.

“Kita mempercayai pemerintah kota yang melibatkan TNI-Polri dan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan pendataan,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (29/8/2021).

Politisi senior Golkar itu pun berharap penyaluran bansos bisa berjalan dengan semestinya. Dia berharap dengan cara yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang bisa terjadi di kemudian hari.

Wahab menegaskan jika ia dan jajaran di Komisi D akan memantau terus perkembangan penyaluran bansos agar tersalurkan dengan baik. “Saya mantau terus perkembangan bansos itu. Kita berharap bisa terlaksana, terealisasi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah,” tuturnya.

Mantan Sekretaris DPD II Golkar Makassar itu mengatakan, jika sistem penyaluran bansos di tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Itulah mengapa ia percaya pada pemkot makassar mengenai penyaluran bansos ini.

“Kalau dibanding tahun lalu, tahun ini jauh lebih baik. Karena mulai dari pendataan tidak menggunakan data miskin. Langsung turun ke lapangan melakukan pendataan melibatkan RT/RW, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, dan tokoh masyarakat,” terangnya.

Saat ditanya mengenai kecukupan bansos untuk masyarakat, Wahab menyatakan tidak cukup. Namun, setidaknya, kata Wahab, upaya tersebut adalah cermin tindakan nyata yang sudah diupayakan dengan baik oleh Pemkot Makassar.

“Kalau ditanya soal cukup tidak cukup pasti tidak cukup lah. Tapi paling tidak ada upaya nyata pemerintah kota dalam rangka mengantisipasi PPKM level 4,” tandasnya. (*)