oleh

Warga Keluhkan Proyek Pemprov di Kecamatan Maniangpajo Wajo

Any Ramadhani-Wajo-

WAJO, BACAPESAN.COM – Warga di Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo mengeluhkan pelaksanaan proyek fisik Pemprov Sulsel, lantaran diberhentikan sepihak.

Berdasarkan data yang dihimpun, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran dengan nilai pagu Rp24,7 miliar di APBDP 2020, pembangunan Jalan Ruas Solo-Peneki-Kulampu Cs di Wajo = 7,4 kilometer (km) 1 paket.

Proyek dari satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel tersebut dimenangkan PT. Tocipta Sarana Abadi dengan nilai Rp24,5 miliar.

Pembangunan ruas jalan provinsi dengan volume 7,4 km itu, terbagi dua segmen. Masing-masing sepanjang 3,7 km di ruas jalan Solo-Paneku Kulampu dan ruas Anabanua-Malakke

Warga Jongkang Kelurahan Tangkoli, Asrul mengatakan, pembangunan jalan ruas Anabanua-Malakke di Tangkoli berhenti. Tidak dilanjutkan. Sementara material yang dipakai masih berada di badan jalan.

“Tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Saya dengar diberhentikan. Kami lihat sampai sekarang tidak ada mi orang belakang. Pasir dan batu gunung menumpuk di jalan menghalangi kendaraan lewat,” ujarnya, kemarin.

Padahal, di akhir Februari lalu, sejumlah pekerja dan alat berat melakukan kegiatan penggalian untuk pembangunan talud, di ruas yang menghubungkan Kecamatan Maniangpajo-Belawa tersebut.

“Tetapi sekarang tidak ada kegiatan sama sekali. Ada apa ini. Kenapa begitu. Kami sudah lama menanti perbaikan jalan disini,” keluhan.

Sementara, Direktur PT. Tocipta Sarana Abadi, Suharno, tidak menampik masalah tersebut. Pihak kerap menerima desakan warga setempat. Agar ruas Anabanua-Malakke kembali dikerja.

“Masyarakat di sana protes ke kami kenapa sudah dilakukan penggalian kemudian ditinggalkan. Nah, itu bukan salah kami sebagai penyedia jasa, karena proyek diberhentikan,” paparnya.

Dia menceritakan, proyek yang sudah dilaksanakan sebulan lebih itu, terpaksa diberhentikan. Berdasarkan surat yang ditandatangani Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman ditujukan ke Kepala Dinas PUTR Sulsel.

“Awalnya dananya ada di 2020. Kemudian dilanjutkan di 2021. Saat masuk 2021 tidak ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Yang kami harapkan solusi untuk kepentingan masyarakat atas desakan ini,” jelasnya.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), masa pelaksanaan selama 180 hari kalender. Terhitung mulai 15 Februari berakhir 13 Agustus 2021. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditunjuk Edy Rahmat yang juga mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel.(*)