oleh

Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024 Bakal Diundur?

Any Ramadhani-Headline, Partai, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 diusulkan mundur ke bulan April atau Mei 2024. Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu berbeda dengan usulan Tim Konsinyering.

Tim Konsinyering yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sempat mengusulkan pemilihan presiden dan anggota legislatif dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) diusulkan pada 27 November 2024.

Pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mempermasalahkan waktu pelaksanaan pemungutan suara meski harus diundur.

Ketua KPU RI, Ilham Saputra mengatakan, pihaknya masih mempelajari usulan Mendagri soal jadwal Pemilu 2024 yang mundur ke bulan April atau Mei 2024.

“Kan baru usulan, kita pelajari lebih lanjut usulan itu,” ujarnya, Minggu (19/9/2021).

Untuk pelaksanaannya, kata Ilham akan mencoba melakukan simulasi ulang. “Kami coba memastikan lagi apakah kemudian masih bisa diundur atau tidak,” kata Ilham.

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir juga tak mempersoalkan waktu pemungutan suara. Pihaknya di daerah tetap menjalankan apa yang menjadi keputusan bersama dari pusat.

“Kita di KPU daerah jalankan saja, kalau kesepakatan waktu oke, maka tahapan kita jalankan,” jelasnya.

Ketua Bappilu DPD Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle enggan memperdebatkan permintaan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin jika pemungutan suara pemilu diundur bulan April atau Mei.

Menurut anggota DPRD Sulsel itu, kondisi pandemi saat ini butuh pertimbangan matang untuk digelar Pemilu. Tapi jika KPU memiliki kesiapan dan kesanggupan untuk dilakukan sesuai simulasi sebelumnya, maka tak ada salahnya digelar tanpa diundur.

“Kita pahami saat ini situasi pandemi, tentu menjadi pertimbangan pemerintah sehingga pemilu digelar. Tapi kalau KPU sanggup untuk jalankan, kenapa harus diundur,” terangnya.

Sedangkan, Sekretaris PDIP Sulsel, Rudi P Goni mengatakan, selaku partai politik selalu siap jika Pemilu digelar kapan saja. Baik di Februari atau April dan Mei 2024. “Parpol adalah peserta Pemilu, selalu siap untuk ikut Pemilu. Mau Februari atau April, kami selalu siap,” katanya.

Menurut Ketua Banggar DPRD Sulsel itu, pelaksanaan pemilu digelar kapan saja merupakan wewenang Pemerintah Pusat bersama KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara.

“Kan ada rapat bersama sehingga pemerintah dan penyelenggara Pemilu menyepakati mana baiknya sebagai solusi bersama,” harap dia.

Pengamat Pemilu yang juga konsultan politik, Dr Nurmal Idrus, menyebut usulan pemerintah untuk melaksanakan Pemilu di Bulan April dan Mei 2024 masih logis. “Sebab, Pemilu sebelumnya di tahun 2019 memang April. Jadi, masih logis usulan Mendagri itu,” katanya.

Mantan Ketua KPU Makassar ini meminta publik jangan meragukan kemampuan penyelenggara dalam hal ini KPU dalam mengelola penyelenggaraan karena waktu yang mepet dengan Pilkada di Bulan November 2024.

“Tak akan jadi masalah dengan KPU. Mereka punya sistem penyelenggaraan ‘auto pilot’ yang mampu beradaptasi dengan perubahan apapun mengenai jadwal kontestasi. Seperti misalnya, pelaksanaan tahapan pilkada yang bakal bersentuhan dengan tahapan pemilu, itu tak akan jadi masalah bagi KPU,” tambahnya.

Justru dengan memindahkannya ke April atau Mei, Nurmal menyatakan akan mempermudah KPU dalam melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih pilkada.

“Sebab, masa pemutakhiran data pemilu dan pilkada berdekatan. Itu akan memudahkan KPU untuk memperbaiki data pemilih saat proses transisi dari pemilu ke pilkada,” tuturnya.

Namun, Nurmal Idrus meminta Mendagri memperhitungkan waktu pelantikan anggota DPRD daerah jika benar-benar ingin memindahkan pemilu ke April atau Mei 2024.

Menurut Nurmal, hal itu perlu mendapat perhatian karena bisa berakibat fatal. Oleh karena hasil Pemilu 2024 akan dipakai sebagai dasar pencalonan Pilkada, maka Mendagri harus memperhitungkan waktu pembentukan DPRD daerah periode 2024-2029.

“Sebab ada beberapa daerah yang pelantikannya baru Oktober 2024 sementara menurut perkiraan saya tahapan pencalonan Pilkada 2024 itu sudah harus mulai pada Bulan September 2024,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan jadwal baru Pemilu 2024 yang berbeda dengan usulan Tim Konsiyenring. Mendagri dalam hal ini menyampaikan usulan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pada bulan April atau Mei 2024.

Usulan pemerintah untuk mengundur pemilu selama 2 bulan dari usulan Tim Konsiyering itu didapat setelah mempertimbangkan sejumlah faktor.

Menurut Tito, beberapa hal yang jadi pertimbangan seperti stabilitas politik, efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19, dan situasi keamanan.

“Kalau dilaksanakan 21 Februari 2024, ini akan berakibat memajukan semua tahapan-tahapan, setidaknya (harus dimajukan ke) Juni 2022. Karena konsekuensi aturan paling lambat (tahapan Pemilu dilakukan) 20 bulan sebelum Pemilu,” ucap Tito Karnavian.

“Bagaimanapun juga, ini akan mengakibatkan memanasnya suhu politik. Bukan hanya nasional, tapi di daerah. Dapat berdampak pada aspek keamanan dan kelancaran program pembangunan pusat dan daerah,” sebutnya lagi.

Tito Karnavian kemudian mengungkit pengalamannya semasa menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2019.

“Pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa. Terpolarisasinya lama 7 bulan. Polarisasi itu bisa menyebabkan terjadinya konflik bahkan kekerasan,” ucap Tito Karnavian.

“Oleh karena itu kami mengusulkan agar hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya, atau kalau memungkinkan Mei,” ujarnya menambahkan.

Meski mengusulkan Pilpres dan Pileg diundur, Tito Karnavian menyampaikan pemerintah setuju dengan usulan Tim Konsiyering untuk menggelar Pilkada pada 27 November 2024.

Perlu digarisbawahi bahwa soal waktu pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024 ini masih sebatas usulan-usulan. Belum ditentukan secara pasti.

Tito Karnavian berharap, penentuan waktu pemungutan suara Pemilu 2024 diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR sebelum memasuki masa reses Dewan pada 8 Oktober. (*)