oleh

Penjualan Bongkaran Puluhan Gedung Sekolah di Takalar Diduga Labrak Edaran Kemenkeu

Any Ramadhani and Supahrin-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM – Proses pembongkaran puluhan gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Takalar diduga melabrak surat edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Jenderal Kekayaan Negara tentang petunjuk penyelesaian bongkaran Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, ditentukan bahwa penjualan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan secara lelang.

Sementara fakta di lapangan tidak dilakukan proses lelang. Proses penjualan bongkaran tersebut langsung dilakukan penunjukan. Hal ini dibenarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Kepala Bidang Asset BKAD Takalar, Yusuf Susandi.

“Iye penjualan bongkaran gedung Sekolah itu tidak dilelang, langsung saja dilakukan proses penunjukan karena nilainya di bawah Rp10 juta setiap Sekolah, yang dilelang itu hanya kendaraan,” katanya, Senin (20/9/2021).

Menurut Yusuf, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 sudah tidak berlaku karena sudah dicabut yang berlaku sekarang Peraturan Pemerintah 27 tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang diatur hasil bongkaran bangunan melalui penjualan langsung/bukan lelang, aturan ini Barang Milik Daerah (BMD).

Hanya saja, saat dibuka file Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang tertuang bukan regulasi, akan tetapi hanya format tentang pengelolaan BMD.

Sementara itu, Kepala Bidang Dikdas, Rakmadi mengatakan, jumlah sekolah yang di rehab sebanyak 41 untuk penunjukan langsung dan enam sekolah yang ditender. Dan bongkarannya itu, aset BKAD yang punya kewenangan,” katanya.
(*)