oleh

Cegah Kluster Covid-19 di Sekolah

Any Ramadhani-Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah semenjak pandemi Covid-19 melandai.

Namun demikian, PTM di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia memunculkan klaster baru Covid-19.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Hery Sumiharto mengatakan, khusus di Sulsel, dirinya belum mendapat laporan terkait sekolah di Sulawesi Selatan yang mengalami kluster Covid-19.

“Tidak ada laporan,” ujarnya, Kamis (22/9/21).

Sehingga Ia berharap dengan penerapan PPKM Level 2 khususnya di Kota Makassar tidak ada siswa yang terkonfirmasi Covid-19 dan tak lupa untuk sekolah tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

“Kita berharap sekolah yang buka betul-betul prokes diterapkan,” tuturnya.

Hery mengatakan, langkah selanjutnya yang menjadi fokus sekarang ini adalah melakukan vaksinasi secara maksimal diseluruh sekolah-sekolah.

“Langkah selanjutnya yang kita kerjakan sekarang adalah bagaimana melakukan maksimal vaksin diseluruh sekolah agar anak-anak kita mendapat herd imunnity,” tutupnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, dr Ichsan Mustari mengatakan dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetap dilakukan pemantauan.

“Jadi tentu juga pelaksanaan PTM langsung ini tidak hanya dibuka begitu saja tapi dilakukan juga pemantauan,” ucapnya.

Ia menyebut setiap sekolah harus mempunyai Satgas Covid-19 untuk memantau pergerakan siswa dan guru serta orang-orang yang beraktivitas di lingkungan sekolah.

“Memang dipersyaratkan setiap sekolah itu untuk punya Satgas Covid-19 yang untuk memantau, pertama pergerakan siswa dan guru atau pun orang-orang yang beraktivitas di sekolah,” ujarnya.

Selain memantau, kata dia tugas Satgas Covid-19 di sekolah juga untuk membina agar penerapan prokol kesehatan tetap berjalan.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, dr Nursaidah mengatakan, kebijakan PTM dinilai perlu dipikir matang-matang, atau dikaji ulang oleh pemerintah. Jangan sampai, PTM nantinya justru berdampak pada lonjakan kasus penyebaran.

“Memang kita sudah zona kuning tapi banyak pertimbangan yang harus dipikirkan pemerintah kota terkait PTM ini, tapi kita menunggu arahan saja,” ujarnya.

Namun, sambung Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Makassar ini, pihaknya siap mendukung kebijakan tentang PTM. Termasuk, swab massal peserta didik di seluruh sekolah.

“Kita sudah siapkan swab antigen sebanyak 400 ribu kuota untuk persiapan tatap muka, kalau sudah ada kebijakan pak wali,” jelas dokter Ida—sapaan akrabnya.

Untuk pelaksanaan swab massal peserta didik, kata dia, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan. Namun, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai vaksinasi massal ini.

“Kalau kami, kita lihat dulu kesiapan sekolah terkait vaksin baik guru dan siswa. Karena, saat ini gencar vaksin siswa SMP sehingga kita ingin fokus yang sudah divaksin dan siswa yang taat protkes,” ungkapnya.

“Siswa yang bisa jaga protkes ini kan SMP dan SMA. Ini kita belum rapatkan tapi persiapan menuju kesana itu kita sudah siap,” tambahnya.

Swab massal nantinya, kata dokter Ida, pihaknya akan melibatkan 47 puskesmas di Makassar yang dibagi perwilayah. Hanya saja, pelaksanaan ini akan melihat kesiapan tim yang ada. “Meski nantinya perwilayah tapi kita akan saling membackup,” ujarnya.

Sementara, Plt Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amelia Malik menjelaskan, pihaknya akan melaporkan kesiapan sekolah terkait PTM ke Walikota dalam waktu dekat. Berdasarkan pantauan, baru sekira 80 persen sekolah memenuhi syarat pelaksanaan sekolah tatap muka.

“Kita harus persentasikan persiapan sekolah. Jadi, ada mekanisme yang akan diterapkan saat PTM diberlakukan,” ujar Amelia Malik.

PTM nantinya, kata Lia—sapaan akrabnya, pihaknya tidak hanya melihat penerapan protkes tapi proses belajar mengajar. Misalnya, jam operasional dan kapasitas ruangan.

“Kita akan bagi shift belajar. Kemudian, masih ada Pembelajaran Jarak Jauh dan tentu kapasitas ruangan harus setengah dari total jumlah siswa,” paparnya. (*)