oleh

Diduga Gunakan ADD untuk Bimtek, Delapan Pj Kades di Takalar Terancam Melanggar Hukum

Any Ramadhani and Ady-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM – Sebanyak delapan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar diduga melanggar hukum karena menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas keluarga sadar hukum yang dilaksanakan di Hotel Almadera Makassar 24-26 September 2021.

Dana kegiatan Bimtek itu sebelumnya diduga tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang membuat kepala desa dikhawatirkan tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dikemudian hari.

Untuk mengikuti kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di sebuah Hotel di Kota Makassar itu setiap desa diminta mengirimkan perangkat desa mulai Pj Kades, kepala dusun, dan diduga para anggota BPD dengan membayar Rp10 juta per desa.

“Ada pelatihannya kepala dusun dengan BPD delapan desa se Kecamatan Galesong Utara menggunakan ADD Rp10 juta per desa baru tidak ada di APBdes,” kata sumber yang enggan ditulis namanya.

Sementara Camat Galesong Utara, Amran Torada yang dikonfirmasi wartawan membenarkan perihal Bimtek tersebut. Namun, saat ditanya mengenai sumber dana Bimtek itu Ia enggan menjawabnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 1 DPRD Takalar, Nurdin mengaku menyesalkan Pj kepala desa mengikuti kegiatan itu tanpa menganggarkan dananya di APBdes.

“Saya khawatirkan para Pj kepala desa nantinya bisa terjerat hukum karena menggunakan uang negara yang tidak sesuai peruntukannya,” kata politisi senior PPP ini.

Anehnya, kegiatan yang rawan pelanggaran hukum itu diduga juga menghadirkan narasumber dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar. (*)