oleh

Pemprov “Pagari” Prof Jufri

Any Ramadhani-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Keinginan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) menarik kembali Prof Muhammad Jufri setelah dimutasi dari Kepala Dinas Pendidikan ke Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan mendapat reaksi keras dari Pemerintah Provinsi Sulsel. Pemprov Sulsel terkesan belum siap kehilangan Prof Jufri.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Prof Jufri masuk di Pemprov tidak melalui jalur undangan, melainkan ikut lelang terbuka. Sehingga Prof Jufri harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.

“Penerimaan Prof Jufri sebagai kadis bukan melalui jalur undangan tapi pendaftaran lelang terbuka. Sehingga aturan tetap berlaku tanpa syarat kepada yang bersangkutan,” katanya, Senin (27/9/2021).

Andi Sudirman menerangkan, bahwa langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Sehingga tidak ada istilah untuk dikembalikan.

“Mengembalikan? bukan mengembalikan jika itu masuk sendiri, kembali kepada yang bersangkutan karena kami internal berposes sesuai mekanisme saja,” tegasnya.

Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan Imran Jausi mengaku, bahwa mutasi terhadap 10 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup Pemprov Sulsel pada tanggal 24 September 2021 lalu telah sesuai dengan aturan dan telah mendapat persetujuan dari KASN dan Kementerian Dalam Negeri RI.

Salah satunya terkait mutasi Muhammad Jufri dari Kepala Dinas Pendidikan Sulsel dipindahkan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulsel. Apalagi sebelumnya, Prof Jufri pun telah mengikuti job fit.

Imran Jausi mengatakan, jika masuknya akademisi dari Universitas Negeri Makassar (UNM) itu sebagai pejabat di Pemprov Sulsel bukan melalui jalur undangan atau permintaan dari Pemprov Sulsel, melainkan yang bersangkutan mengikuti lelang terbuka.

“Penerimaan Prof Jufri sebagai Kadis bukan melalui jalur Pemprov yang meminta ke UNM. Tapi pemerintah provinsi itu membuka seleksi terbuka itu yang diikuti tidak hanya dari internal Pemprov tapi sangat dimungkinkan juga dari eksternal karena ini adalah jabatan tinggi Pratama (Eselon II). Sehingga aturan tetap berlaku tanpa syarat kepada yang bersangkutan. Dan itu yang dilakukan secara sadar oleh yang bersangkutan untuk ikut seleksi,” jelasnya, Senin (27/9/2021).

Dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, pasal 12 dijelaskan, kata dia, bahwa proses seleksi bagi yang ikut seleksi terbuka dalam hal ini lelang jabatan di instansi pemerintah itu wajib untuk proses mutasi.

“Artinya, yang bersangkutan itu secara sadar dan disetujui oleh pimpinannya (Jufri) dalam hal ini pak Rektor (UNM) untuk proses mutasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.

Mengenai hasil job fit dan munculnya surat penarikan kembali oleh Rektor UNM, Imran menyampaikan, bahwa kompetensi seorang pejabat tinggi pratama tidak hanya dalam hal teknis saja.

“Sesungguhnya proses assessment center itu memang menggunakan metode pendekatan multi asesor dengan multi instrumen sehingga kompetensi seseorang itu bisa diukur dengan baik. Dan apa yang ingin dicapai dari situ tentunya ada kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan kemampuan sosio kultural. Jadi tiga kompetensi itu bahkan biasa kita bilang dilengkapi dengan kompetensi pemerintahan. Inilah yang diolah oleh pansel sehingga memberikan rekomendasi kepada seseorang peserta job fit, boleh satu jabatan, boleh dua jabatan bahkan tiga jabatan,” terangnya.

Menurutnya, seorang Kepala OPD perlu memiliki kompetensi manajerial.

“Saya kira Prof Jufri bisa di OPD apa saja, karena kemampuan manajerial. Eselon 3 sebagai the backbone of birokrasi atau tulang punggung birokrasi itulah yang menopang OPD memberikan penguatan kepada kepala OPD karena justru lebih banyak kepada manajerial saja,” tuturnya.

Para pejabat yang baru saja di mutasi beberapa hari lalu, kata dia, telah mendapat persetujuan dari KASN dan Kemendagri.

“Direkomendasikan oleh kasn maupun Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai hasil dari rekomendasi dari pansel yaitu memberikan beberapa alternatif jabatan yang sesuai untuk yang ikut job fit, termasuk Prof Jufri. Jadi rekomendasi juga menyebutkan yang bersangkutan bisa di Dinas Pariwisata dan kebudayaan,” terangnya.

“Jadi secara umum kami di BKD masih menunggu arahan dari pada Bapak Plt Gubernur terkait usulan permintaan kembali penarikan daripada yang bersangkutan. Pemprov boleh menerima (permintaan) dalam hal ini mengembalikan karena namanya usulan. Namun boleh juga mengatakan tidak, karena masih membutuhkan yang bersangkutan di jabatan yang itu. Dan ini sah-sah saja, karena yang bersangkutan secara sadar sudah ikut lelang jabatan untuk ingin mutasi atau ingin pindah di Pemerintah Provinsi. Karena ketika dia ikut lelang jabatan sama dengan permohonan pindah mutasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor UNM, Prof Husain Syam memutuskan menarik kembali Prof Muhammad Jufri. Prof Husain menilai, penempatan Prof Jufri sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan tidak sesuai dengan kompetensi dan kepakarannya.

“UNM hanya merekomendasikan dan meminjamkan ke Pemprov Sulsel untuk membantu masalah pendidikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulsel,” jelasnya.

Dia menegaskan sejak awal ikut lelang jabatan, Prof Jufri hanya memilih jabatan Kepala Dinas Pendidikan meskipun dibolehkan memilih tiga jabatan. Begitu juga saat ikut job fit, Prof Jufri juga hanya memilih jabatan Kepala Dinas Pendidikan.

Anehnya, kata Prof Husain Syam panitia seleksi job fit justru meloloskan Prof Jufri sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan.

“Ini aneh. Ada apa dengan manajemen kepegawaian di Pemprov Sulsel ini. Sekali lagi kompetensi dan kepakarannya. Kebudayaan dan Kepariwisataan. Itu juga sebabnya Prof Jufri tidak hadir di pelantikan,” tegas Prof Husain.

Dirinya juga meluruskan isu yang menyebutkan Prof Jufri menghadiri pelantikan secara online. Menurut dia, Prof Jufri memang tidak mau dilantik karena tidak pernah memilih menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. (*)