oleh

Bantuan Hibah Daerah Naik Drastis

Any Ramadhani-Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Anggaran bantuan hibah daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel naik sangat drastis. Yakni dari Rp197 miliar menjadi Rp1,5 triliun.

Kepala Dinas Bappelitbangda Sulsel, Darmawan Bintang mengungkapkan, dana hibah senilai Rp197 miliar menjadi Rp1,5 triliun merupakan dana bos yang dipindahkan dari rekening belanja ke rekening dana hibah berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Dana Rp195 miliar hibah menjadi Rp1,5 triliun karena adanya perubahan rekening terutama dari dana bos sekolah dasar yang sebelumnya berada di rekening belanja tetapi karena adanya instruksi berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Darmawan menjelaskan, dalam juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dana bos Sekolah Dasar (SD) tidak boleh berada di dalam rekening belanja karena merupakan kewenangan pemerintah kabupaten maka dipindahkan ke rekening hibah yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Masyarakat.

“Bahwa dana bos SD itu tidak boleh berada dibawah belanja karena itu merupakan kewenangan kabupaten maka dipindahkan ke rekeningnya dana hibah yang dikelola oleh biro kesra sebesar sekitar Rp1 triliun,” ungkapnya, Kamis (30/9/21).

“Kenapa di biro kesra sebab ketentuan yang mengatur berkaitan dengan kewenangan mengelola dana yang bukan kewenangan pemprov menurut peraturan yang dikeluarkan oleh instruksi pemerintah pusat harus dialokasikan pada sekretariat daerah dibawah sekretariat daerah yang mengurusi bidang pendidikan itu jatuhnya pada biro kesra,” tuturnya.

Sehingga ia menegaskan tidak ada penambahan dana hibah yang ada hanya pemindahan rekening yang mana dana bos bernilai kurang lebih sekitar Rp1,3 triliun.

“Ituji yang berpindah, tidak ada penambahan anggaran sama sekali. Kan Rp197 miliar, sementara untuk dana hibah bos itu Rp1,3 triliun lebih. Jadi totalnya Rp1,5 triliun,” tegasnya.

Sebelumnya, Legislator DPRD Sulsel, Arfandy Idris mempertanyakan kenaikan begitu besar dana hibah ke daerah. Jika hitung maka kenaikannya mencapai sekitar 750 persen.

“Saya orang beriman makanya saya tahu itu. Di APBD Pokok itu bantuan hibah sebesar Rp 197 miliar, nah ini naik jadi Rp1,5 triuliun. Ada apa, ini harus ada rinciannya oleh Pemprov,” kata Arfandy, Rabu (29/9/2021).

Arfandy mengatakan, tingginya dana hibah itu harus disertai rincian penggunaannya oleh Pemprov Sulsel. Peruntukannya ke mana saja. Untuk itu Arfandy memberikan warning kepada Pemprov Sulsel.

Bahkan dia menilai Pemprov Sulsel seolah berlindung pada kata refocusing penanganan pandemi Covid-19.

“Pemprov berlindung pada kata refocusing, padahal refocusing semata dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Bukan yang lain, hanya semata pada kesehatan, ekonomi, dan jejaring sosial,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK menemukan adanya penyajian bantuan keuangan yang didasarkan pada peraturan gubernur Nomor 85 Tahun 2020, tentang perubahan kedua tentang penjabaran perubahan APBD 2020 yang tidak diketahui oleh DPRD Sulsel.

Diketahui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020. Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) RI telah menemukan jika anggaran transfer daerah yang dilakukan tanpa koordinasi DPRD Sulsel.

Bahkan ini salah satu penyebab peringkat Sulsel menurun dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 kali berturut-turut menjadi Opini Wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2020 kemarin. (*)