oleh

Harga Telur Lebih Murah dari Kerupuk, Ini Penjelasan Wamentan Harvick

Any Ramadhani-Ekobis, Nasional-

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Mengutip data Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), harga telur ayam ras di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu kemarin sempat menyentuh level terendah mencapai Rp 14.000-17.000 per kilogram (kg).

Harga tersebut jauh sekali dari harga acuan telur di dalam Permendag No.07/2020, yakni sebesar Rp 19.000-21.000 per kg. Bahkan, jika dihitung per butir, harga telur ayam ras bisa mencapai dibawah Rp1.000 per butir, dengan asumsi jumlah telur per kilo sebanyak 16 butir telur.

Situasi ini membuat miris, karena jumlah investasi yang dikeluarkan peternak untuk menghasilkan telur, tidak sebanding dengan harga jual telur tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan peternak dan menyulut gelombang protes yang menuntut agar pemerintah segera membenahi tata kelola rantai pasok komoditas pangan tersebut, demi peningkatan kesejahteraan peternak.

Wakil menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi dalam sesi wawancara khusus dengan Fajar Indonesia Network (FIN), menyatakan rasa prihatin yang mendalam tentang kondisi tersebut.

Bahkan, Bendahara Umum Nahdlatul Ulama (NU) itu sempat berdialog langsung dengan perwakilan peternak ayam guna mendengarkan langsung keluhan mereka.

“Soal telur, kurang lebih sudah 4 bulan yang lalu (para peternak) sudah berdemo di tempat kami. Saya panggil dan kebetulan basis mereka adalah basis rakyat, mereka sampaikan, Pak Wamen pernah terbayang enggak harga telur itu berapa? mereka sampaikan, dari Blitar ke Jakarta itu Rp20 ribu per kg, plus ongkos kirim Rp500 berarti Rp20.500. Kalau dibagi 16 (butir telur), itu kurang lebih (Harganya) Rp1.300 perbutir, itu memprihatinkan banget, sama harga kerupuk mahalan kerupuk,” ungkap Wamentan Harvick menceritakan keluhan para peternak.

Yang menjadi keprihatinan lagi, ujar Wamentan Harvick, telur adalah sumber protein tinggi yang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan Stunting, sebagaimana target pemerintah saat ini. Ia mengaku langsung merespon keluhan para peternak itu dengan memanggil Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian untuk mendiskusikan hal ini.

“Saya panggil Dirjen PKH, Pak Nasrullah, saya ajak diskusi dan ternyata permasalahan HET (Harga Eceran Tertinggi) kewenangannya di Kementerian Perdagangan,” tuturnya.

Disisi lain,lanjut Wamentan Harvick, jika HET telur dinaikkan, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan gejolak. Sebagaimana diketahui, telur ayam ras merupakan salah satu komoditas pangan yang diperhitungkan sebagai salah satu kontributor pembentuk inflasi dari kelompok bahan pangan utama.

“Harga (telur) ini kalau kita naikkan, saya gak kebayang juga di masyarakat, telur saja mahal, tidak terjangkau di masyarakat,” kata dia.

Berbeda lagi dengan harga telur ayam ras yang dijual di supermarket. Wamentan Harvick bahkan mengaku sempat mengecek langsung ke beberapa supermarket bahwa harga telur rerata berada di angka Rp28 ribu – Rp30 ribu per kg. Faktanya, terdapat selisih (gap) yang cukup tinggi dari harga telur di pasar tradisional dengan supermarket, meski diakuinya terdapat komponen biaya lainnya seperti packaging dan rantai pasok yang membuat gap harga itu cukup tinggi.

“Berarti dari harga Rp20 ribu di tingkat peternak hingga ke Supermarket itu disitu ada komponen biaya packaging, terus ada (biaya) tengkulaknya, dan itu hal yang wajar. Cuma harga di peternak ini yang kurang manusiawi,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan rantai pasok yang cukup panjang tersebut, perlu adanya kesepahaman dari seluruh pihak, mulai dari peternak, petani penghasil pakan ternak, tengkulak hingga distributor agar dicapai pemahaman tentang bagaimana pengaturan harga telur ini agar mencapai keseimbangan dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

“Ini kita perlu kita duduk sama-sama supaya masyarakat itu tahu, kenapa sih harga telur itu mahal. Intinya adalah perlu ada edukasi juga kepada masyarakat. Cuma supaya tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan masyarakat juga melihatnya kok apa-apa mahal, ini (Masyarakat) perlu diberikan informasi yang valid, pemerintah juga harus terbuka, masyarakat juga harus huznuzon (berperasangka baik) kepada pemerintah,” pungkasnya. (int/*)