oleh

Sidang Lanjutan Dugaan Suap Nurdin Abdullah, Edy Rahmat Seret Auditor BPK

Any Ramadhani-Hukum, Korupsi-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel, Gilang Gumilar terseret dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang mendudukkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah dan mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat sebagai terdakwa.

Pada sidang lanjutan yang digelar kemarin, terdakwa Edy Rahmat, menuding Gilang Gumilar telah menerima total Rp2,8 miliar dari kontraktor untuk mengamankan temuan dalam audit proyek di Sulsel.

Edy Rahmat menjelaskan, pertemuan dengan Gilang Gumilar sudah terjadi sejak Desember 2020. Saat itu Gilang menghubunginya untuk bertemu. Mereka bertemu pertama kali di Hotel Teras Kita, di Jalan AP Pettarani.

Saat bertemu, kata Edy Rahmat, Gilang menyampaikan bahwa pihaknya akan memulai pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun 2020 pada Januari 2021. Jika ada kontraktor yang hendak berpartisipasi, bisa menyetor 1 persen untuk menghilangkan temuan.

“Pak Gilang kan sudah disumpah. Desember 2020 saya ketemu, dia yang telepon Saya. Saat ketemu, dia bilang BPK akhir Januari (2021) akan masuk pemeriksaan di Pemprov. Siapa tahu ada kontraktor yang ingin berpartisipasi. Nilainya 1 persen untuk bisa dipakai bayar temuan,” ujar Edy di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (13/10/2021).

Edy mengaku mengumpulkan uang dari sejumlah kontraktor mencapai Rp3,2 miliar. Saat itu, dirinya menyerahkan RP3,2 miliar, tetapi Gilang hanya mengambil Rp2,8 miliar.

“Uang Rp2,8 miliar saya antarkan masuk ke asrama pegawai yang menjadi rumah Pak Gilang. Sementara uang sekitar Rp300 juta saya bawa pulang ke rumah dinas,” ucapnya.

Sementara Gilang Gumilar membantah telah menerima atau dititipi uang dari Edy Rahmat sebesar Rp2,8 miliar. Meski demikian, Gilang mengakui pernah bertemu dengan Edy Rahmat di Kafe Teras Kita yang letaknya tidak jauh dari kantor BPK RI perwakilan Sulsel.

“Saya kenal dan pernah ketemu satu kali dengan pak Edy Rahmat di (kafe) Teras Kita. Soal uang saya tidak pernah menerima atau dititipi dari Pak Edy (Rahmat),” kata Gilang saat bersaksi di PN Tipikor Makassar.

Gilang mengaku saat itu dirinya hanya bertemu dengan Edy Rahmat sekitar 10-15 menit. Ia mengaku pada saat itu Edy Rahmat bertanya terkait jika ada temuan BPK.

“Pada pertemuan itu, saya hanya sempat ditanya Edy kalau ada temuan BPK bagaimana? Ya, saya jawab kembalikan ke kas daerah,” ucap Gilang.
Dia menegaskan tidak ada pembahasan terkait komitmen fee 1 persen dari nilai proyek bermasalah yang menjadi temuan BPK. “Tidak ada pak,” tegasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Worotikan menanggapi keterangan saksi Gilang dan sanggahan dari Edy Rahmat yang saling bertolak belakang.

“Bantah membantah di persidangan adalah hal biasa. Jadi tunggu, kita akan analisa sejauh mana peran Gilang ini,” ujar Ronald.

Namun ia menegaskan, akan menganalisa lebih lanjut soal keterlibatan Gilang. Apalagi namanya turut disebut dalam dakwaan. Dalam dakwaan, KPK menggeledah rumah Edy Rahmat dan ditemukan uang Rp320 juta. Kepada penyidik, Edy Rahmat mengatakan bahwa uang itu adalah sisa dari pemberian ke auditor BPK atas nama Gilang.

Dalam sidang itu, JPU KPK juga menghadirkan saksi lain. Selain Gilang, ada nama Ruswandi alias Wandi yang merupakan pihak pembangunan masjid di lahan NA di Pucak, Maros.

Dalam keterangannya, Ruswandi alias Wandi menyebutkan, dirinya mengenal Nurdin Abdullah saat masih berstatus pengusaha di tahun 2004. Kemudian sekitar tahun 2020 sopir NA atas nama Makmur menghubunginya.

“Melalui sopirnya, Pak Nurdin titip pesan saya disuruh ke Makassar, saya bertemu dengan Pak Hasmin Badoa, saya koordinasi saya cari tokoh masyarakat sekitar lokasi (lokasi lahan Nurdin Abdullah) yang dibangun masjid,” urainya.

Ruswandi menyatakan, dirinya bersama dengan Hasmin Badoa melakukan survei dan setelahnya menemui saksi Aminuddin.

“Saat saya ketemu (Nurdin Abdullah), beliau berkata saya akan wakafkan ini tanah untuk dibangun masjid,” terangnya.

Menurut dia, pembangunan masjid mulai dikerjakan setelah proposal permohonan bantuan jadi dan ada kabar CSR dari Bank Sulselbar.

“Yang bentuk panitia Pak Aminuddin. Tugas saya sebagai kepala tukang untuk membangun masjid, bawa tenaga dari Jawa 10 orang sekitar pertengahan bulan November 2020. Yang beli bahan saya, masalah uang saya tidak tahu, yang tahunya uang itu Pak Aminuddin,” tutur Ruswandi.

Dia mengaku, awalnya rencana anggaran pembangunan maajid adalah Rp750 juta, akan tetapi akhirnya direvisi menjadi Rp1 miliar.

“Ada dua proposal Rp750 juta dan Rp1,3 miliar. Saya tahu rekening masjid tapi yang pegang Pak Aminuddin. Setahu saya dana terkumpul untuk CSR masjid sekitar Rp1 miliar,” pungkasnya. (*)