oleh

Oknum Pejabat Bekingi Mafia Tanah

Any Ramadhani-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Praktik mafia tanah sudah menggurita. Banyak pihak terlibat, termasuk adanya oknum pejabat yang diduga menjadi beking para mafia tanah.

Banyak modus mafia tanah dalam melancarkan aksinya. Mulai dari membuat dokumen palsu, kependudukan lahan, hingga melalui pengadilan.
Maraknya mafia tanah membuat kepemilikan lahan kerap bersengketa. Terbaru, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sunraizal bahkan menyebut sepertiga tanah di Makassar telah dikuasai oleh mafia tanah.

Merespon mafia tanah di Kota Makassar, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan, praktik mafia tanah yang kerap terjadi, melibatkan oknum pegawai.

“Mafia tanah di Kota Makassar pasti ada beking dibelakangnya. Ada oknum di pemerintahan juga bersekongkol. Ini saya pernah ngomong di KPK,” ungkap Danny, Kamis (21/10/2021).

Meski demikian, wali kota berlatar belakang arsitek ini tak mengungkap inisial oknum yang terlibat mafia tanah di kota ini. Menurutnya, persoalan mafia tanah harus diusut dan ditindak tegas.

“Sekarang gugatan lahan luar biasa berkembang. Para mafia tanah pasti ada yang backup dibelakangnya. Pasti orang kuat finansialnya,” jelas Danny.

Menurutnya, mafia tanah bermain dengan modus bermacam-macam di lingkup Pemkot. Misalnya oknum menjual sertipikat tanah ke pengusaha kemudian berharap digugat.

“Karena dia mau (oknum) jual itu, dia cuman disuruh. Kemudian gugat mako itu nanti saya beli begitu modelnya dan pasti ada bekingannya di pemerintah, termasuk pemkot. Jadi artinya, pemerintah macam-macam banyak institusi yang menyangkut itu,” tegasnya.

Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan, apa yang disampaikan Danny perihal adanya oknum pegawai Pemkot terlibat bermain mafia tanah perlu ditindak tegas.

“Kalau memang ada oknum bermain-main ihwal tanah atau administrasi pertanahan maka kami minta ditindak tegas. Karena jika dibiarkan maka akan banyak masalah,” desak politisi NasDem itu.

Menurutnya, persoalan mafia tanah mengakibatkan kerugian bagi negera. Oleh sebab itu, jika ada oknum Pemkot terlibat akan merugikan Pemkot sendiri karena akan menimbulkan problem berkepanjangan.

“Sekarang bayangkan, sudah berapa lahan ruang terbuka hijau dikuasai oknum tertentu. Belum lagi fasum dan fasos dikuasai pihak ketiga. Ini semua akibat oknum tak bertanggungjawab,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Agraria dan Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Dr Farida Patittingi mengatakan, mafia tanah sesungguhnya istilah yang disematkan kepada oknum-oknum yang bekerjasama melakukan upaya perebutan suatu bidang tanah dengan cara manipulasi atau spekulasi terhadap alat bukti.

“Mereka (oknum) bisa melakukan pemalsuan alat bukti khususnya alat bukti hak lama seperti rincik sampai pada penerbitan sertipikat,” kata Prof Farida.

Selain itu, lanjut dia, mereka mafia tanah biasanya meminta kepada orang tertentu anggota masyarakat untuk mengklaim atau mengakui suatu bidang tanah dan melakukan pendudukan tanah tanpa hak atau izin dari yang berhak atau kuasanya, bahkan melakukan gugatan ke pengadilan.

“Seperti kita tau bahwa mengajukan gugatan ke pengadilan itu membutuhkan biaya yang cukup besar, nah disinilah mafia tanah bekerja termasuk ada pihak tertentu didalamnya yang bertindak selaku penyandang dananya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Hukum Unhas itu menyebutkan, jika mafia tanah tidak berhenti hanya pada orang-orang tersebut, mafia tanah bekerja sistematis dengan melibatkan oknum tertentu di pemerintahan, di BPN sampai penegak hukum sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu dapat mereka peroleh dan mendapat perlindungan.

“Misalnya, seperti surat keterangan penguasaan tanah jika objek spekulasi penguasaan tanahnya adalah tanah negara, atau menerbitkan rincik palsu jika objek spekulasi tanahnya adalah tanah bekas milik adat, dan berbagai metode lainnya,” ungkapnya.

Disebutkan, sasaran utama mafia tanah saat ini seperti yang marak diberitakan adalah tanah negara yang dikuasai oleh instansi pemerintah atau BUMN dan BUMD dengan melakukan gugatan di pengadilan.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil menyebutkan hampir sepertiga tanah di Kota Makassar digugat atau disengketakan.

“Kasus di Ujung Pandang (Makassar), yang dimainkan oleh mafia tanah dengan sertifikat atau bukti abal-abal. Mereka berhasil dapat bukti pengadilan. Bahkan ada yang sampai inkrah,” katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Irjen Pol Hary Sudwijanto menyebutkan, ada tujuh perkara sengketa tanah di Makassar yang sedang diatensi. “Beberapa perkara yang sementara kita tangani, kita kalah di pengadilan,” ujanrya.

Ia menegaskan, pihaknya saat ini sudah membentuk tim gabungan antara BPN, Polda dan Kejaksaan Agung. Ia berharap Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara akan berusaha untuk bisa menangani.

“Karena ini adalah aset yang sedang kita perjuangkan untuk dapat kita kembalikan dan aset ini juga menjadi sarana untuk kegiatan masyarakat,” tukasnya.

Hary mengungkapkan, beberapa yang disengketakan termasuk lahan masjid dan beberapa tempat-tempat yang jika tidak diupayakan untuk dikembalikan, maka negara akan rugi.

Oleh karena itu kata dia, saat ini pihaknya sedang melakukan upaya hukum lanjutan untuk beberapa perkara yang sedang berproses di pengadilan.
“Kita sedang melakukan identifikasi ulang. Dan kita sudah mengajukan beberapa PK luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan aset yang menjadi perhatian di Makassar,” pungkasnya.

Diketahui, beberapa aset pemerintah yang sedang atau pernah digugat adalah Lahan Masjid Al-Markaz Al Islam Jenderal M Jusuf, PLN, Pasar Pannampu Kota Makassar, Tol, kebun binatang, Pertamina dan Pelindo.

Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulsel berkomitmen mengejar mafia tanah di di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.
Untuk itu, BPN Kantor Wilayah Sulawesi Selatan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam memerangi mafia atau makelar tanah. Termasuk Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel Bambang Priono menyatakan bahwa mafia tanah kini tidak hanya menggasak lahan milik warga. Tetapi juga menyasar tanah-tanah milik negara dan BUMN. “Tindakan mafia tanah harus dicegat,” kata Bambang Priono. “Kita kolaborasi ungkap mafia tanah. Tidak kuat jika BPN hanya sendiri. Apalagi pak Presiden sudah instruksikan agar BPN berkolaborasi dengan penegak hukum untuk berantas mafia tanah,” jelasnya.

Terkait sepertiga kota di Makassar yang digugat oleh mafia tanah, Bambang menyebut menegaskan tindakan itu dilakukan oleh satu oknum. Bahkan kata dia, oknum tersebut telah mengusai beberapa lahan atau lokasi. Termasuk lahan tanah milik kantor BUMN di Kota Makassar.

“Ada sepertiga tanah Makassar, aset BUMN diklaim dan diambil oleh oknum tertentu. Seperti eks PTPN di Gowa, Pertamina Pelindo (sudah kalah), PLN Latimojong, tanah Almarkas. Kemudian tanah tol dan lainnya. Penggugat oknumnya sama, alas haknya sama. Dan menang pula di pengadilan (orangnya sama),” terangnya.

Maka dari itu, kata Bambang, BPN butuh sinergitas dengan pihak penegak hukum. “Untuk itu, kami menyarankan kepada para investor agar berhati-hati berhadapan dengan mafia tanah,” tegasnya. (*)