oleh

Pemprov Sulsel Sosialisasi Pembebasan Lahan Tol MNP

mahar ansar-Berita-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani meminta agar proses pembebasan lahan jalan tol Makassar New Port (MNP) dilakukan sesuai regulasi. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya konflik dengan pemerintan dan warga.

“Pembebasan lahan itu harus dibicarakan dan melibatkan semua yang terkait,” ujar Hayat di acara konsultasi publik dan sosialisasi di Horison Hotel, Senin (25/10).

Menurut Hayat, sosialisasi tersebut sengaja melibatkan masyarakat agar tidak ada kendala, khususnya penetapan harga saat pembebasan lahan berlangsung. Di acara itu turut dihadiri pihak Pelindo, Pemerintah Kota Makassar, dan beberapa pihak terkait.

“Konsultasi publik ini dari segi proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga kepada hasilnya harus di komunikasikan dengan melibat semua pihak dalam mengambil keputusan,” ujar Hayat.

Dia mengatakan, konsultasi publik paling tidak mempertemukan antara kebijakan nasional dengan keinginan masyarakat. Menurutnya, pembebasan lahan ini tak ada yang namanya ganti rugi tapi ganti untung sehingga semua tidak ada yang dirugikan.

Salah seorang warga Buloa, Hasmirati mengaku sudah beberapa kali diadakan pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh pihak kelurahan ihwal pembebasan lahan tersebut. Hanya saja, Hasmirati mengaku sejauh ini belum mengetahui perkembangannya.

“Kami menginginkan uang pengganti rumah agar nilainya tidak di bawah Rp10 juta per meter,” ujar dia.

Hasmirati mengaku sampai saat ini tim appresial juga belum turun untuk menghitung nilai dari lahannya karena selama ini komunikasinya hanya melalui kelurahan. (Sasa)