oleh

Lahan Jalan Metro Tanjung Bunga Berpolemik

Any Ramadhani-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Lahan milik Bosowa yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga diduga diambil kembali. Padahal, lahan tersebut kabarnya sudah pernah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tahun lalu, tepatnya pada 13 September 2020 dalam bentuk hibah.

Kejadian bermula saat Pemerintah Kota Makassar yang saat itu dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota, Rudy Djamaluddin berkeinginan untuk memoles Jalan Metro Tanjung Bunga menjadi ikon baru Makassar. Rencana tersebut turut didukung Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Nurdin Abdullah.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah rencana perombakan dicanangkan. Jalan Metro Tanjung Bunga dirancang bakal dilebarkan hingga 50 meter dengan panjang 6 kilometer, yang diklaim akan menjadi jalan terlebar di Indonesia. Adapun fasilitas pendukung di antaranya amphiteater, pedestrian dan jalur sepeda selebar 6,6 meter, jalur hijau 5 meter, jalur lambat 4,8 meter, dan jalan utama 9,6 meter.

Rencana pelebaran jalan itu rupanya mengharuskan pemerintah kota membebaskan sejumlah lahan yang masih menjadi milik pihak ketiga. Ditaksir, anggarannya sekitar Rp3,6 triliun. Namun pada akhirnya, para pemilik lahan secara sukarela menghibahkan lahannya kepada Pemkot.

Setidaknya tercatat ada 4 pihak yang menyerahkan lahannya. Mereka adalah James Tjahaja Riady dari Lippo Group, Chairul Tanjung dari CT Corp, Hj Fatimah Kalla dari PT Kalla Group, dan HM Aksa Mahmud dari PT Bosowa.

Bosowa diketahui menghibahkan lahannya sekitar 1 hektare. Aksa Mahmud kala itu mengaku ikhlas menghibahkan lahannya sebagai bentuk partisipasi nyata dan wujud kecintaannya kepada Kota Makassar.

Usai proses hibah lahan, pengerjaan tahap satu mulai dilakukan pada 24 Oktober 2020 oleh kontraktor PT Nindya Karya dengan target pengerjaan 70 hari. Groundbreaking saat itu bahkan dipimpin langsung oleh Nurdin Abdullah. Pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp127 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Pada 25 Februari 2021, tepat sehari sebelum masa jabatan Rudy Djamaluddin berakhir, Amphiteater Jalan Metro Tanjung Bunga diresmikan oleh Nurdin Abdullah. Proyek Amphiteater ini menelan anggaran sekitar Rp30 miliar.

Tak berselang lama usai Danny Pomanto dilantik sebagai Wali Kota Makassar, proyek itupun berhenti. Danny enggan melanjutkan proyek tersebut ke tahap dua lantaran ingin fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. Saat itu, pembangunan pedestrian tahap dua dianggarkan Rp210 miliar. Namun akhirnya anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, proyek tersebut sedari awal juga ditentang oleh DPRD Makassar. Proyek tersebut diminta dihentikan lantaran dinilai tidak terlalu mendesak. Apalagi, lahan yang menjadi lokasi pembangunan nyatanya belum sepenuhnya dimiliki oleh Pemkot.

Sejak proses penyerahan lahan hibah, Pemkot hingga kini diketahui belum mengantongi alas hak, melainkan baru sebatas surat pernyataan. Hal itu dibenarkan oleh Danny Pomanto baru-baru ini.

“Menurut berita memang lahannya sudah diserahkan tapi ketika saya periksa legalitasnya, memang tidak ada sertifikat yang diserahkan ke Pemkot. Hanya sebatas surat perjanjian yang didalamnya ada kata ‘dapat’. Kata ‘dapat’ itu kan bisa berarti iya, bisa berarti tidak,” ucap Danny.

Menurut Danny, persoalan ini sudah menjadi konflik hukum. Kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah kota saat itu adalah nekat melakukan penganggaran hingga pembangunan di atas lahan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Itu jadi kesalahan besar karena sudah ada uang negara di dalam. Meskipun yang punya tanah juga sudah declare bahwa dia sudah menyerahkan lahannya, tapi Pemkot tetap tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menguasai daerah itu. Lantas kenapa dianggarkan untuk pembangunan?” bebernya.

Sehingga, menurut Danny, masalah ini sudah seharusnya ditangani oleh aparat penegak hukum, yakni BPK, KPK, Kejaksaan hingga Kepolisian untuk mengusut dugaan kerugian negara di dalamnya.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar, Kasrudi mengatakan, seharusnya proses hibah harus dikuatkan dengan legalitas atau perjanjian sebagai dasar hukum.

Sehingga, jika pihak pemberi hibah meminta kembali lahannya, maka pihak penerima, dalam hal ini, pemerintah kota sudah punya legal standing yang jelas untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan kembali.

“Tidak bisa memang dibiarkan terbengkalai, kalau secara lisan saja orang menyatakan bahwa dia mau menyerahkan baru tidak ada legalitas, tidak ada alat bukti secara tertulis, memang posisi Pemkot jadi agak sulit,” ujar Kasrudi.

Dia pun meminta agar kedua pihak yakni Pemkot Makassar dan pihak Bosowa melakukan komunikasi agar duduk perkaranya jelas. “Kami minta Pemkot bangun komunikasi dengan pihak Bosowa untuk diingatkan kembali bahwa ada penyerahan hibah lahan secara lisan dan dihadiri oleh pejabat-pejabat terdahulu,” jelasnya.

Setelah dilakukan komunikasi, ia juga meminta Pemkot agar membuat perjanjian secara tertulis yang bisa digunakan sebagai penguat bahwa lahan tersebut memang sudah dihibahkan.

“Tidak perlu kita terlalu keras, karena orang yang punya lahan yang mau menghibahkan. Kalau kita keras lalu tidak ada alat bukti secara sah dan tertulis, pasti sulit,” ucapnya.

Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis mengatakan, ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pengguna anggaran saat itu. Akibatnya, terjadi pula penyalahgunaan anggaran negara di dalamnya.

“Yang dituntut adalah pejabat pengguna anggarannya. Kenapa tidak ada status yang jelas, malah dibanguni. Dia membangun, tapi tidak tahu lahan itu statusnya apa. Harusnya dia mengetahui dulu aset negaranya yang mana, baru uang negaranya dipakai membangun di atas lahan yang sudah sah,” urai Bastian.

Sejak awal, Bastian menilai memang tidak ada penyerahan lahan yang diberikan kepada Pemkot Makassar. Yang terjadi saat itu adalah pembohongan publik. Serah terima yang digelar hanya sebatas formalitas belaka.

“Apa yang diserahkan? Itu kan cuma gaya-gayaan tanda tangan gitu aja. Pembohongan publik itu karena dari awal memang tidak ada yang dihibahkan,” bebernya. (*)