oleh

Bacakan Pembelaan di Depan Hakim, NA: Mohon Bebaskan Saya

Any Ramadhani-Hukum, Korupsi-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah (NA) memohon untuk dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa (23/11/2021).

Kepada majelis hakim, Nurdin Abdullah meminta keadilan untuk dibebaskan.

“Saya memohon kepada yang mulia majelis hakim sebagai pintu terakhir penjaga keadilan, mohon bebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum,” pinta Nurdin Abdullah.

Dalam pembelaannya, Nurdin Abdullah menyampaikan rasa kecewanya terhadap bawahannya yakni mantan Kabiro PBJ Sulsel, Sari Pudjiastuti dan mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) PUTR Sulsel, Edy Rahmat yang telah menyalahgunakan kepercayaan dirinya.

“Saya tidak menyangka bahwa kepercayaan saya bertahun-tahun disalahgunakan oleh mereka (SP dan ER). Namun melalui pengadilan ini semua kesaksian para saksi membuka mata saya bahwa sistem di Pemprov Sulsel masih membutuhkan perbaikan,” ungkapnya.

Melalui pledoi pribadi tersebut, Nurdin Abdullah juga menyampaikan kerinduannya kepada masyarakat Sulsel. Ia berharap bisa kembali memimpin Sulsel dan menepati janjinya kepada masyarakat Sulsel.

“Izinkan saya kembali mengemban amanah masyarakat untuk melanjutkan pembangunan di Sulsel,” sebut Gubernur non aktif bergelar profesor itu.

Salah satu impiannya kata dia adalah menuntaskan pembangunan Stadion Mattoangin yang telah ia inisiasi berstandar FIFA.

“Salah satu mimpi saya, yaitu kembali mendengar riuhan teriakan dan tepuk tangan para pecinta sepak bola, ditemani dengan kilauan lampu dibangunan megah stadion kita bersama, Stadion Mattoangin,” sebutnya.

Selain itu, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga mengatakan masih banyak daerah terisolir yang membutuhkan akses jalan. Ia ingin menolong lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan.

“Masyarakat kita di pulau banyak yang belum tersentuh dengan air bersih dan listrik. Izinkan saya untuk menyelesaikan janji-janji saya ke masyarakat, agar saya tidak perlu risau dengan pertanggung jawaban saya nanti di akhirat. Dan kita bisa mewariskan pembangunan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” jelasnya.

Tak lupa dalam nota pembelaannya, Nurdin Abdullah juga menyampaikan kebiasaannya memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Hobi itu membuatnya dikenal oleh masyarakat sebagai pribadi yang cinta akan masjid, bantuannya merata hingga ke pulau terpencil.

“Membantu pembangunan masjid adalah kebiasaan saya sejak dulu bahkan sebelum menjadi bupati. Sebelum membangun pabrik di KIMA, yang pertama saya bangun adalah masjid untuk masyarakat dan karyawan. Bahkan masjid di sekitar pabrik di wilayah kapasa pun kami bantu pembangunannya. Sebelum saya terpilih menjadi bupati Bantaeng pun, yang pertama saya bangun di Bantaeng adalah masjid,” urainya.

“Saya adalah orang yang awam mengenai ilmu hukum, jika membangun masjid adalah salah maka saya siap untuk dihukum,” sambung Nurdin Abdullah.

Diakhir pembacaan pledoi, NA mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Sulsel yang terus mengalir kepadanya dan keluarganya.

“Begitu besar perhatian masyarakat kepada kami, mulai dari dukungan melalui media sosial hingga menggelar dzikir bersama yang sungguh sangat menguatkan kami menjalani cobaan ini. Semoga tidak berlebihan apabila saya meminta doa sekali lagi, agar kita dapat kembali berjalan bergandengan bersama membangun Sulsel yang lebih baik,” tutup Nurdin Abdullah.

Penasehat Hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis menekankan pihaknya tetap menilai kliennya tidak bersalah dan layak untuk dibebaskan. Hal itu berdasarkan pada sejumlah fakta persidangan yang dihubungkan pihaknya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Poin itu juga kata Arman yang dituangkan dalam pledoi dengan jumlah halaman 879.

“Banyak, beberapa fakta itu tidak bisa membuktikan menurut kami selaku PH, tidak bisa membuktikan pasal suap yang dituntut atau didakwakan dengan pasal gratifikasi. Jadi memang dalam hal ini PH berupaya membuktikan bahwa unsur-unsur secara hukum analisis yuridis kami menganggap bahwa unsur-unsur dalam pasal yang diterapkan itu tidak memenuhi unsur sehingga menurut kami pak Nurdin Abdullah layak untuk dibebaskan,” sebut Arman.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Rikhi Benindo Maghaz mengaku tetap pada tuntutan awalnya. Permintaan terdakwa untuk dibebaskan kata dia dianggap tidak mendasar.

“Pada intinya mereka meminta dibebaskan karena menganggap dakwaan kami baik penerimaan suap maupun gratifikasi tidak terbukti mereka menilai apa yang kami sampaikan pembuktian kami di tuntutan itu adalah asumsi atau pendapat saja,” ucap Rikhi.

Menurut Rikhi, apa yang disampaikan pihaknya dalam tuntutan adalah berdasarkan pada fakta persidangan. Ia mengaku kecewa dengan penasehat hukum yang hanya mengutip sebagain fakta yang dianggap menguntungkan bagi terdakwa Nurdin Abdullah tanpa menelisik secara utuh fakta sidang.

“Apabila mengutip secara utuh tentu analisanya akan berbeda dan kami tetap menilai terdakwa itu tetap memenuhi unsur penerimaan suap dan gratifikasi. Gratifikasi tadi disampaikan bahwa itu untuk pembangunan masjid dan lain-lainnya. Kalau sumbangan tentu tidak ke rekeningnya atau tidak ke pribadinya Nurdin Abdullah tapi ini diberikan pada Nurdin Abdullah melalui Syamsul Bahri (ajudan NA),” terangnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim, Ibrahim Palino mengatakan, sidang putusan dijadwalkan pekan depan, Senin 29 November 2021.

“Karena ini tuntutan selesai, pledoi sudah selesai, replik dan duplik selesai semua, maka majelis hakim akan bermusyawarah dan menyusun putusan, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan ditutup, selanjutnya majelis bermusyawarah dan Insya Allah, muda-mudahan Senin depan, tanggal 29 November hakim membacakan putusan perkara ini,” singkat Ibrahim Palino.

Diketahui, JPU KPK menuntut terdakwa Nurdin Abdullah denda pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Bila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka Nurdin Abdullah akan menggantinya dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Nurdin Abdullah juga dituntut dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3 miliar, 167 juta dan 350 USD Singapura.

Tuntutan itu mengacu pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPida.

Selain itu, JPU KPK juga memberikan hukuman tambahan lainnya berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana.

JPU KPK menilai seluruh perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*)